Apa-Saja-yang-Dilarang-Saat-Pemberlakuan-PSBB

Apa Saja yang Dilarang Saat Pemberlakuan PSBB?

kesehatan News

Sebelum dilanjutkan artikel Apa Saja yang Dilarang Saat Pemberlakuan PSBB? Inilah latar belakang yang menyebabkan adanya peraturan tersebut.

Apa itu PSBB?

PSBB adalah kependekan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sekarang sudah jamak pemerintah daerah (pemda) yang minta kepastian dari pemerintah pusat akan hal tersebut.

PSBB itu sejatinya persis dengan karantina wilayah, hanya saja tidak sepenuhnya melaksanakan karantian secara penuh. Saat wilayah memerlukan distribusi atau pemasokan logistik dan lain-lain masih diperbolehkan untuk menjalankan lewat perbatasan yang ditentukan. Pun dengan urusan transportasi.

PSBB diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Intinya, kepala daerah harus menyampaikan usulan (penerapan PSBB) ke menteri, dengan data jumlah kasus positif dan kematian yang menyebar dengan cepat dan gambaran epidemiologis yang mirip sama daerah terdampak lain. Pemerintah daerah harus melampirkan data lengkap dengan kurva epidemiologi ke pemerintah pusat.

Ada beberapa kepala daerah yang menginginkan informasi secara pasti langsung dari pusat. Seperti:

[1] DKI Jakarta

Gubernur Anis Baswedan telah dengan tegas meminta agar DKI Jakarta ditetapkan sebagai daerah penerapan PSBB.

[2] Jawa Barat

Gubernur Ridwan Kamil telah meminta pemerintah pusat supaya melarang:

  • warga untuk mudik,
  • menambah alat rapid test,
  • mempercepat proses pemeriksaan Covid-19, setidaknya ada dua juta orang yang harus dites di Indonesia, dan
  • meminta pemerintah pusat untuk memfasilitasi komunikasi antar tiga provinsi; yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jabar termasuk Jabodetabek.

[3] Jawa Timur

Pemerintah Kota Malang, Sutiaji selaku walikota meminta kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar menerapkan PSBB.

[4] Jawa Tengah

Pemerintah Kota Surakarta lewat Walikota FX Hadi Rudyatmo pun telah meminta pemerintah pusat untuk melarang mudik demi mencegah corona.

Jadi yang dilarang saat peraturan PSBB digulirkan, sedikitnya ada 6 (enam) hal:

  1. Sekolah, kuliah, dan kerja di rumah.
  2. Ibadah di rumah.
  3. Pembatasan fasilisitas umum (kecuali toko sembako/supermarket, apotik, rumah sakit/pelayanan kesehatan and tempat kegiatan olahraga).
  4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.
  5. Pembatasan moda transportasi, kecuali untuk transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
  6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Apa Saja yang Dilarang Saat Pemberlakuan PSBB?

Presiden Jokowi menetapkan status kedarutan kesehatan masyarakat terkait penyebaran wabah virus corona (Covid-19).
(istimewa)

Pemerintah pusat melalui Menkes Terawan Agus Putranto telah mengumumkan bahwa sudah beberapa daerah yang mengajukan penetapan PSBB ke Kemenkes, seperti:

  • Provinsi DKI Jakarta
  • Kab. Fakfak
  • Papua Barat
  • Kab. Mimika
  • Papua dan
  • Kota Tegal, Jawa Tengah.

Melansir pemberitaan Catch Me Up! disebutkan bahwa Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, “Sampai Senin siang kemarin (6/4) belum ada daerah yang disetujui menetapkan status PSBB.”

“Hal ini karena kepala daerah belum melengkap persyaratan administrasi untuk tahu apakah daerah itu sudah siap atau belum untuk menerapkan PSBB,” sambung Doni.

Sekjen Kemenkes Oscar Primadi telah menyampaikan bahwa Menkes Terawan menyetujui penenerapan PSBB di DKI Jakarta.

“Dengan syarat Pemprov DKI harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam dua hari,” pungkas Oscar.

Menarik? Sila di-SHARE!

1 thought on “Apa Saja yang Dilarang Saat Pemberlakuan PSBB?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.